|SEMINAR NASIONAL | Memperingati 3 Tahun MoU Helsinski: Quo Vadis Transformasi GAM

Hari ini (28 Agustus 2008) gue menghadiri Seminar Nasional yang bertajuk Memperingati 3 Tahun MoU Helsinski: Quo Vadis Transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang Audio Visual FISIP kampus Unpar tercinta. Awalnya sih gue ikut seminar ini iseng-iseng karena diajak temen. Tapi eh tapi, setelah mulai mendengar materi yang diberikan oleh pembicara pertama, gue langsung tertarik dengan topiknya. Dan mulailah gue memperhatikan isu yang sedang berkembang di balik perdamaian di Aceh saat ini.

Quo Vadis Transformasi GAM

SEMINAR NASIONAL-Memperingati 3 Tahun MoU Helsinski: Quo Vadis Transformasi GAM

Ada 6 orang yang menjadi pembicara di seminar ini. Mereka adalah Bapak Mangadar Situmorang-dosen conflict resolution dari HI Unpar, Bapak Bachtiar Abdullah-Mantan Juru Bicara GAM pada penandatanganan MoU Helsinski, Ibu Shadia Marhaban-Ketua Liga Inong Aceh yang juga merupakan aktivis Aceh yang mempropagandakan perjuangan GAM hingga ke luar negeri. Ketiganya merupakan pembicara di Sesi 1 yang memperkenalkan peserta seminar bagaimana kronologis proses MOU Helsinski berlangsung. Sedang di Sesi 2, terdapat Mas Al Araf-aktivis dari Imparsial yang sangat akrab dengan Alm. Munir, Bapak Abdul Manan-Mantan Gubernur GAM wilayah Sabang yang sekarang menjabat Kepala Sekolah Perdamaian dan Demokrasi Aceh, dan Bapak Taufik Abda-Mantan Calon Walikota Banda Aceh yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPP Partai SIRA (Parpol Lokal Aceh). Sesi 2 ini membawa tema Aceh Hari Ini. Just for info, 4 orang dari 6 pembicara merupakan aktivis-aktivis GAM.

2 Pembicara Sesi 1

2 Pembicara Sesi 1

Ya, tahun 2008 ini, tepatnya 15 Agustus 2008 ini, MoU Helsinski yang menjembatani GAM dan pemerintah RI genap berusia 3 tahun. Dengan kata lain, sudah 3 tahun Aceh berada di dalam keadaan damai.

MoU yang ditandatangani oleh pihak GAM, pemerintah RI, dan pihak Finlandia sebagai mediator konflik, memang mengundang banyak perhatian. Pasalnya, MoU Helsinski ini merupakan contoh sukses dari penyelesaian konflik separatis terbesar dan terpanjang di Asia Tenggara. Bahkan, MoU Helsinski ini menjadi model bagi banyak penyelesaian konflik di negara-negara yang memiliki masalah yang sama. Seperti yang Ibu Shadia Marhaban katakan, beliau sering kali diundang sebagai pembicara resolusi konflik di negara-negara berkonflik lainnya, dan sering kali juga beliau selalu ditanya ‘Apa resep dari proses kesepakatan konflik Aceh?’. Beliau pun menjelaskan bahwa perdamaian yang telah dicapai di Aceh berasal dari resep: ‘good political will among the parties’. Ya, masyarakat Aceh memang sudah jenuh dengan peperangan yang terjadi di Aceh sejak jaman Belanda dulu, sebut saja perang melawan Belanda tahun 1873, perang melawan Jepang tahun 1942, perang Cumbok (revolusi sosial), perang DI/TII, dan perang yang dipelopori GAM ini sendiri. Dengan catatan perang seperti itulah, rakyat Aceh menginginkan adanya perdamaian untuk wilayah mereka.

Transformasi di dalam tubuh GAM dijelaskan oleh para pembicara. Setelah penandatanganan MoU Helsinski, langkah berikut yang diambil adalah sosialisasi MoU tersebut kepada para pejuang GAM. Hal itu merupakan tantangan yang berat, dimana pejuang yang tadinya terbiasa bekerja dengan senjata, kini harus bisa berdiplomasi dan bekerja menggunakan pulpen. Karena itulah, kemudian pemerintah baru Aceh, bekerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung-NGO asal Jerman, membentuk Sekolah Perdamaian dan Demokrasi (School of Peace and Democracy) di Aceh. Sekolah ini dibentuk dengan tujuan utama memfasilitasi pendidikan dan pelatihan perdamaian dan demokrasi terutama kepada anggota GAM (eks combatant, sipil GAM, dan inong balee), masyarakat simpatisan GAM, juga aktivis yang pro demokrasi di Aceh.

Melalui seminar ini, gue juga jadi lebih tahu, apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat Aceh saat ini. Para pembicara, terutama yang berasal dari Aceh berulangkali bertanya-tanya ‘Apakah situasi di Aceh saat ini benar-benar aman?’ atau ‘Sampai kapankah suasana damai di Aceh akan terus bertahan?’.

Kekhawatiran itu menurut pendapat gue sangat beralasan. Mengingat apa yang telah dijelaskan oleh pembicara, bahwa:

  1. Masalah GAM-RI di Aceh ini sudah terjadi selama +/- 30 tahun, sedangkan apa yang terbentuk selama 3 tahun ini belumlah seimbang dibanding perjuangan selama 30 tahun itu.
  2. Usaha perdamaian antara GAM-Pemerintah RI sudah lama dimulai. Pemerintahan Soeharto, Habibie, Gusdur, dan Megawati selalu gagal menghadirkan kesepakatan di antara kedua pihak karena adanya pihak-pihak ultranasionalis di pemerintahan pusat yang tidak ingin berdiplomasi dengan GAM, dan hanya menyetujui diplomasi senjata. Pemerintahan SBY-JK lah yang akhirnya berhasil melakukannya dengan penuh komitmen demokratisasi di Aceh dan menggabungkan unsur-unsur resolusi konflik yang selama ini telah gagal dilaksanakan. Sehingga muncul lah kemudian kekhawatiran, bagaimana nasib Aceh jika pada Pemilu 2009 nanti yang keluar menang sebagai presiden adalah seorang nasionalis yang menganggap remeh masalah peace-building di Aceh. *sekarang aja sudah ada anggota parlemen di pemerintah pusat yang beranggapan bahwa MoU Helsinski itu illegal!*
  3. Awal pemberontakan GAM adalah karena masalah ekonomi, dimana rakyat Aceh menuntut ‘jatah’ dari kekayaan gas alam yang sebagian besar hasilnya diserahkan ke pemerintah pusat. MoU Helsinski bahkan hanya menyinggung sedikit soal ekonomi yang dinamakan sebaga Economic Fasilitator, yang lagi-lagi belum memberi keuntungan untuk masyarakat Aceh. Pemerintah bahkan menetapkan Syariat Islam di Aceh, seakan-akan Syariat Islam adalah apa yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat Aceh.

Meskipun banyak kekhawatiran akan kelanjutan perdamaian di Aceh, setidaknya MoU Helsinski ini telah membawa 2 nilai positif yang diutarakan oleh Mas Al Araf, yaitu: dekonstruksi pandangan bahwa penyelesaian konflik separatis hanya bisa dilakukan dengan operasi militer; serta adanya efisiensi dana bagi pemerintah RI, dimana penyelesaian konflik GAM melalui MoU Helsinski ini memakan dana jauh lebih kecil daripada jika memakai cara operasi militer. *Dengar-dengar MoU Helsinski memakan dana hanya 6 Miliar Rupiah, sedangkan operasi militer bisa mencapai 6 Triliun Rupiah.*

Karena itulah, di masa kini dan masa yang akan datang, apa yang telah dicapai di Aceh seperti sekarang ini haruslah terus dipelihara. Jika ada pembentukan Parpol-parpol lokal di Aceh, itu merupakan anti-thesis dari Parpol-parpol Nasional yang belum menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh.

Biarlah Aceh berkembang dengan otoritasnya sendiri. Karena meskipun wilayah Aceh tidak sebanding wilayah Indonesia lainnya, setidaknya mudah-mudahan kita dapat melihat sepercik perdamaian dari wilayah paling ‘panas’ di Indonesia ini.

Seperti kata pepatah Aceh yang terkenal di masa penyelesaian Konflik Aceh:

“Pan Ujeün Njang Hana Piráng, Pat Prang Njang Hana Reüda.”
(Tak ada hujan yang tak berhenti, tak ada perang yang tak berakhir)


About this entry