Refleksi Hubungan Luar Negeri Indonesia 2008: Peluang atau Batu Sandungan?

Tulisan ini merupakan tulisan yang jauh dari sempurna, karena gue membuatnya dengan sangat terburu-buru.
600px-flag_of_indonesiasvg
Sebelumnya saya sudah pernah menulis tentang politik luar negeri Indonesia semasa kepemimpinan SBY-JK di blog ini. Kali ini saya menulis tentang hubungan luar negeri Indonesia di tahun 2008 ini. Sekedar review secara luas lah kira-kira.
Mungkin tulisan ini akan menjadi tulisan terakhir gue di tahun 2008 ini. Semoga masih dapat dinikmati.

***

Empat tahun sudah berlalu sejak terpilihnya presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Jusuf Kalla melalui pemilihan umum langsung yang demokratis. Tahun 2008 ini merupakan tahun yang cukup sulit baik bagi SBY maupun JK. Di satu sisi mereka harus menciptakan situasi domestik yang seimbang dengan peristiwa-peristiwa dan perkembangan global, namun di sisi lain, SBY dan kabinetnya harus dapat menciptakan situasi domestik yang bersahabat dengan rakyat. Kedua hal ini menjadi pertimbangan yang berarti bagi SBY dan JK, terutama bila mengingat persiapan menuju Pemilihan Umum 2009, dimana kedua pemimpin negeri itu pun mempunyai rencana untuk turut serta di dalamnya.

Berbicara mengenai hubungan luar negeri Indonesia, kita tentu tidak dapat menjauhkan beberapa pertimbangan antara lain postur Indonesia, posisi Indonesia, dan situasi domestik yang terjadi di Indonesia. Yang dimaksud dengan postur di sini adalah berbicara mengenai ‘modal’ yang dimiliki Indonesia sebagai suatu negara, seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, atau keadaan geografisinya sendiri. Sedangkan posisi adalah kapabilitas Indonesia dalam lingkup internasional, baik secara regional (dalam ASEAN misalnya), maupun global (dalam PBB). Kondisi domestik Indonesia pun turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri. Dan tidak lupa, setiap kebijakan luar negeri yang tercipta pun berdasarkan politik bebas-aktif yang sejak dulu menjadi landasan hubungan luar negeri Indonesia.

Tahun 2008 merupakan tahun terakhir Indonesia menjabat anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sebelum nantinya akan digantikan di awal tahun 2009. Maret 2008, diplomat Indonesia membuat suatu keputusan yang tidak diduga dalam sejarah keanggotaan DK PBB periode ini. Dalam pertemuan yang membahas Resolusi 1803 mengenai penjatuhan sanksi terhadap Iran, Indonesia mengeluarkan suara abstain, di saat 14 delegasi lain yang hadir setuju dengan pengadaan sanksi tersebut. Meskipun posisi Indonesia saat itu banyak mengundang pro dan kontra, namun melalui keputusan itu, terlihat bahwa Indonesia pun berani menentukan sikap atas masalah yang sedang terjadi di perpolitikan global.

Di bulan Mei pun demikian, dalam lingkup global, khususnya dalam kedudukan Indonesia di organisasi negara-negara pengekspor minyak dan gas (OPEC). Di pertengahan Mei, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk keluar sementara dari keanggotaan OPEC. Keputusan ini didasari karena perubahan status Indonesia dari negara pengekspor minyak menjadi negara pengimpor minyak.

Berhubungan dengan sektor energi, naiknya harga minyak global di pertengahan hingga menuju akhir tahun menjadi faktor kuat yang mempengaruhi kebijakan dalam negeri Indonesia. Mau tidak mau, harga minyak yang terus meningkat hingga mencapai titik tertingginya menyebabkan SBY dan JK harus menaikkan harga bahan bakar di dalam negeri. Melalui peristiwa inilah kemudian kabinet SBY-JK diuji apakah menciptakan kebijakan yang memihak kepada rakyat atau lebih terbawa pada arus situasi global. Kembali kepada isu keanggotaan Indonesia di OPEC, situasi domestik yang sulit menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak ini pun menjadi salah satu pertimbangan dalam keluarnya Indonesia dari keanggotaan di OPEC. Besarnya kuantitas impor minyak Indonesia dibanding kuatitas ekspornya mempersulit Indonesia untuk membayar iuran keanggotaan di OPEC. Belum lagi jika memasukkan subsidi bahan bakar yang memberatkan negara menjadi faktor penyebab keluarnya Indonesia dari OPEC.

Sayangnya, posisi Indonesia dalam lingkup regional kurang terlihat di tahun 2008 ini. Di tahun 2008 ini, terlihat bahwa Indonesia sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN. Dengan Malaysia misalnya, setelah beberapa kali terlibat dalam isu klaim budaya antar keduanya, di tahun 2008 ini menteri Pariwisata Indonesia, Jero Wacik, menegaskan bahwa Indonesia beserta negara-negara anggota lainnya telah bersepakat dalam menghindari klaim kebudayaan. Hasilnya antara lain adanya pengakuan dari pihak Malaysia bahwa kesenian Barongan dari Malaysia aslinya merupakan kesenian Reog Panorogo yang berasal dari Jawa Timur.

Dan di akhir 2008, SBY menorehkan kembali sejarah dalam hubungan luar negeri Indonesia dalam lingkup regional Asia, melalui penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) di bulan Desember ini. BDF adalah forum terbuka dan inklusif bagi negara negara demokrasi dan yang mempunyai aspirasi pada demokrasi di Asia untuk berbagi pengalaman dan best practice dalam isu demokrasi. Kelanjutan dari forum ini belum terlihat. Namun semoga saja forum yang bertujuan mempromosikan kerjasama regional dalam isu pembangunan demokrasi dan politik negara-negara Asia ini tidak hanya menjadi instrument bagi SBY untuk mendapatkan dukungan di Pemilu 2009 nanti.

Melalui beberapa refleksi hubungan luar negeri Indonesia di atas, dapat dilihat bahwa politik luar negeri Indonesia tetap mengalami gelombang yang cukup bergejolak. Namun, melalui peristiwa-peristiwa tersebut, dapat dilihat bahwa diplomasi memainkan peran utama di dalamnya.

Postur Indonesia yang menjadi modal dalam hubungan luar negerinya tidak akan berarti apa-apa jika diplomasi tidak turut bermain dalam mengolahnya menjadi suatu posisi yang kuat bagi Indonesia di mata internasional.

Hanya saja, untuk kedepannya, semoga saja pencapaian-pencapaian yang telah diraih tidak sekedar menjadi alat bagi politisi untuk kepentingan politisnya, yang kemudian justru dapat menjadi batu sandungan bagi Indonesa. Namun, hendaknya peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di tahun 2008 dapat menjadi peluang besar bagi bargaining position Indonesia di kancah internasional.

Sehingga Indonesia tidak hanya mengarungi dua karang saja sebagaimana yang dikatakan oleh Mohammad Hatta, tetapi juga dapat mengarungi lautan yang bergelombang.

***

Cheerio!


About this entry